Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Sumut,Pj Gubernur Hassanudin Sebut Potensi dan Pencegahan Kerawanan Pesta Demokrasi

Pagurawannews, Medan – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 sebagai agenda pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dilaksanakan. Karenanya, potensi kerawanan serta upaya kerja keras semua pihak menyukseskannya menjadi catatan penting.

Demikian disampaikan Pj Gubernur Hassanudin pada acara Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 dan Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024, di Ballroom, Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (27/9).

Hadir di antaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, serta unsur Forkopimda lainnya, para bakal calon anggota DPD RI, Ketua Partai Politik tingkat provinsi, Komisioner KPU dan Bawaslu Sumut, hingga seluruh bupati/walikota se-Sumut.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang sebagai yang terbesar, mengingat selain memilih calon anggota DPD RI, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pilpres di saat bersamaan, juga akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia di tahun yang sama. Hanya beberapa bulan setelah pencoblosan di Pemilu Pileg dan Pilpres.

“Dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih,” ujar Pj Gubernur, didampingi Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, dan pejabat lainnya.

Untuk itu, lanjut Pj Gubernur, diperlukan perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan asas sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).

“Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan Sumatera Utara. Suksesnya Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait kesiapan pendanaan oleh pemerintah daerah,” jelas Hassanudin.

Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis. Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta Pemilu.

“Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga kita mampu menjalankan tugas mulia dengan bergandengan tangan dalam menjaga kondusifitas wilayah, serta menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran. Termasuk kepada ujaran kebencian yang berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang.

Pada kegiatan tersebut, dua kepala daerah yang hadir, yakni Plt Bupati Langkat Syah Afandin sekaligus Plt Ketua DPW PAN Sumut dan Bupati Mandailingnatal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution yang juga Ketua DPW PKB Sumut, turut menandatangai deklarasi damai bersama ketua partai politik peserta Pemilu.

Kesempatan itu, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution menyampaikan bahwa pihaknya turut berkomitmen bersama dalam hal penganggaran Pemilu 2024, sekaligus ikut bertanggung jawab memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berdemokrasi.

“Sebagai ketua partai politik, tentu kita harus berkomitmen bersama dengan seluruh partai peserta pemilu. Sebagaimana pesan Pak Pj Gubernur agar menjaga iklim demokrasi, menjaga pikiran, mulut dan jari. Sehingga semuanya adalah adu program, tanpa menjelekkan orang lain,” pungkas Bupati Madina meneruskan pesan Pj Gubernur. **(H13/DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

DEKLARASI PILKADA DAMAI SUMUT 2024

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin bersama Forkopimda Sumut, para Pimpinan Partai Politik se-Sumut, serta bakal calon anggota DPD RI asal Sumut, mendeklarasikan Pemilu Damai 2024 di Ballroom Hotel Grand Mercure Jalan Sutomo Kota Medan, Rabu (27/9/2023).

Diskominfo Sumut / Fahmi Aulia & Alexander Siahaan

Share:

Read More

Pilkada Serentak 2024, Pj Gubsu Hasanuddin : Anggaran KPU dan Bawaslu 1 Triliun

Pagurawannews, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat mendanai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 secara bersama. Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan anggaran yang dikucurkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu sebesar Rp 1 triliun. 

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada serentak 2024 oleh Pj Gubernur Sumut dengan para bupati dan walikota se-Sumut. “Dana yang dikucurkan dari anggaran pemerintah daerah dan provinsi itu Rp1 triliun, sesuai dengan tahapan Pemilu, Rp1  triliun itu untuk KPU dan Bawaslu,” kata Hassanudin, usai penandatanganan di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (27/9).

Diharapkan penandatanganan tersebut menjadi tanda sinergitas antara Pemprov  dengan Pemkab/Pemko. “Pelaksanaan kegiatan ini kita harapkan kiranya dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024 terutama dalam aspek penganggaran pelakasanaan Pilkada serentak tahun 2024,” kata Hassanudin. 

Hassanudin juga mengatakan, sinergi sangat diperlukan untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat, untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dukungan masyarakat untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak ini sangat dibutuhkan, ini merupakan tugas mulia, dengan bergandengan tangan, kita pasti bisa menyukseskan kegiatan ini,” kata Hassanudin didampingi Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, dan pejabat lainnya.

Selain itu, Hassanudin juga mengajak media untuk senantiasa menyampaikan pesan-pesan positif. Sehingga Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dapat kondusif dan sukses dilaksanakan. 

“Sosialisasikan untuk kita semua, karena ini harapan kita bersama, media berpegangan tangan beritakan hal positif dan hal yang baik untuk kemajuan kita bersama,” ujar Hassanudin. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan (BB) Mochammad Hassan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut Jawari, dan Bupati/Walikota se-Sumut. Selain penandatanganan kesepakatan bersama, pada kesempatan itu juga dilakukan pendantanganan Deklarasi Pemilu Damai oleh Pj Gubernur Sumut, Forkopimda Sumut, perwakilan partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).  

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut Ardan Noor kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menetapkan kesepakatan pendanaan bersama pilkada serentak 2024 antara Pemprov Sumut, kabupaten, dan kota. “Pendanaan bersama ini tentunya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ardan. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin bersama Forkopimda Sumut dan Bupati/Walikota se-Sumut menanda tangani Kesepakatan Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024 dan mendeklarasikan Pemilu Damai 2024 di Ballroom Hotel Grand Mercure Jalan Sutomo Kota Medan. Rabu (27/9/2023).

(Foto : Alexander AP Siahaan, Fahmi Aulia/Diskominfo Provsu)

Share:

Read More

Pembangunan Stadion Utama PON 2024, Dimulai, Pemprov Sumut Minta Selesaikan Tepat Waktu

MEDAN - Pembangunan stadion utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 tahun 2024 di Desa Sena, Deliserdang, resmi dimulai. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek tersebut. 

Pembangunan stadion utama yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 587 miliar tersebut ditargetkan selesai kurang dari setahun. Karena itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin berharap pelaksana proyek agar menyelesaikan pembangunan stadion utama tersebut tepat waktu. 

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan masyarakat Sumut menyambut baik hal ini, tentunya pembangunan ini sudah ditunggu-tunggu, diharapkan selesai tepat waktunya,” kata Pj Gubernur Hassanudin usai penandatanganan kontrak pembangunan stadion utama PON 2024 Sumut antara pengguna jasa Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPPW) II Sumut dengan penyedia jasa konstruksi Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan (PP), Penta, juga dengan penyedia jasa manajemen konstruksi PT Jaya Construction Manajemen (JCM)dan PT Ciriajasa KSO, di Ballroom Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (20/9).

Selain itu, Hassanudin juga mengatakan persiapan PON 2024 secara keseluruhan sudah on the track. “Saya lihat sudah on the track dari segi pendanaan APBD maupun APBN, harapan kita semua berjalan sesuai rencana agar pelaksanaan nanti sukses,” ujarnya. 

Pemprov Sumut pun akan mendukung penuh pembangunan tersebut. Bahkan Hassanudin menjamin apabila terjadi kendala, Pemprov Sumut siap bersinergi membantu.

Hassanudin juga mengharapkan stadion utama yang berkapasitas 25.000 penonton tersebut dapat menjadi ikon kebanggaan Sumut. Menurutnya, penandatanganan tersebut akan menambah optimisme kesuksesan PON 2024.  Oleh sebab itu, Ia meminta setiap pihak yang terlibat untuk bersinergi dan menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaiknya. 

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syafril Tansier mengatakan, pihaknya diamanatkan untuk membangun stadion utama tersebut. Untuk itu, pembangunan tersebut akan dilaksanakan dengan baik. 

“Targetnya kita harus selesai sebelum event berlangsung, sementara ini kita terkondisi dari Pemprov, tadi Pak Pj Gubernur jelas meyakinkan dan mendukung kegiatan ini, kami tidak khawatir masalah itu pastinya kami pantau ya,” kata Syafril.

Pembangunan proyek tersebut menggunakan skema tahun jamak. Syafril juga mengatakan pihaknya akan membuat strategi percepatan pembangunan. “Tahun jamak atau multiyears kontrak, kalau ini memang tahun jamak ini sudah ada pasti anggarannya, tahun ini kita targetkan 40% dari nilai kontrak,” katanya. 

Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Essy Asiyah berpesan pada pelaksana pembangunan agar menjaga mutu, tepat waktu, dan tertib administrasi. Selain itu, Ia juga berharap pada Pemprov untuk menyiapkan manajemen pengelolaan stadion tersebut usai pelaksanaan PON 2024. 

“Setelah digunakan kami berharap stadion ini benar termanfaatkan dengan baiknya, kami tidak ingin  pascapenyelenggaraan PON stadion ini tidak digunakan,” kata Essy. 

Turut mendampingi Pj Gubernur pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Baharuddin Siagian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumut Muttaqien Hasrimi. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

Penjabat (PJ) Gubernur Sumut Hassanudin menyaksikan Penandatanganan Kontrak Pembangunan Stadion Utama Sumut antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Manajemen Konstruksi di Ballroom Hotel Santika Premiere Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (20/9/2023). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Imam Syahputra).

Share:

Read More

Gubernur Sumut Terus Dorong Evaluasi Bersama Upaya Penurunan Stunting

Pagurawannews, Samosir - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendorong agar penanganan dan upaya penurunan stunting oleh pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan secara maksimal. Karenanya peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) perlu memperkuat evaluasi dan pembenahan serta langkah ke depan mengatasi masalah pertumbuhan fisik anak.

Pesan itu ia sampaikan pada puncak peringatan Harganas Tingkat Provinsi ke-30, Sumut, yang digelar di Desa Lumban Suhi-suhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu (29/7). Turut hadir Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Sekda Provsu Arief S. Trinogroho, Kadiskominfo Ilyas Sitorus, Kadis Kesehatan Alwi Mujahit serta para Bupati/Walikota se-Sumut, Penyuluh Penyuluh KB Ahli Utama Widwiono (mewakili Kepala BKKBN Pusat), Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Munawar Ibrahim dan ribuan masyarakat.

Harganas yang kerap dijadikan momentum perayaan di berbagai daerah, khususnya Sumut, menurut Gubernur, jangan  hanya sekadar memberikan kesan 'Perayaan' semata. Namun perlu ada penekanan pada perbaikan kondisi keluarga di Indonesia, khususnya Sumut.

"Karena ini kan setiap tahun kita buat acara. Bagaimana peringatan Harganas ini, bukan acara pesta saja. Tetapi untuk evaluasi," katanya.

Sedangkan terkait tema peringatan Harganas tahun 2023 yaitu, 'Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju', Gubernur menekankan dan mendorong agar pemerintah kabupaten/kota lebih serius dalam hal penurunan angka stunting di daerah masing-masing.

"Kita perlu basis data yang kuat dan harus bergandeng tangan dalam upaya penurunan stunting ini. Memang benar, angka stunting di Sumatera Utara itu sudah turun, namun masih ada daerah yang angkanya tinggi," ujar Gubernur.

Penurunan angka berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 itu, kata Gubernur, menerangkan bahwa angka prevalensi atau jumlah kasus stunting di Sumut berhasil turun 4,7% menjadi 21,1%. Sebelumnya di tahun 2021 prevalensi stunting tercatat 25,8%. Penurunan stunting tersebut  erat kaitannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan, yang diperkirakan masih menyisakan masalah stunting. Untuk itu pula, Gubernur mengingatkan kembali bahwa program Membangun Desa Menata Kota menjadi slogan yang di antaranya mengartikan bahwa sumber utama pangan ada di pedesaan dan harus bisa maju.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko Gultom mengaku bahwa penunjukan lokasi acara puncak perayaan Harganas ke-30 tingkat Provinsi kali ini menjadi catatan bagi pemerintah kabupaten/kota, bahwa upaya penurunan stunting harus terus dilakukan dengan serius.

Vandiko menyebutkan bahwa ada tiga pola dalam hal menurunkan stunting, yakni asuh, makan dan sanitasi. Namun yang ketiga, menjadi harapan bagi pihaknya kepada pemerintah pusat maupun provinsi, guna mengalokasikan anggaran bantuan pembangunan sarana MCK bagi masyarakat yang tinggal di titik rawan stunting.

"Meskipun sudah turun, tetapi di Samosir angka stunting masih tergolong tinggi. Kalau pola asuh dan makan bisa kami lakukan, maka yang ketiga yakni sanitasi, masih banyak masyarakat yang belum memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Dan kami berharap melalui BKKBN, bisa mendorong ini agar bisa terealisasi," sebutnya.

Merespons hal itu, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Penyuluh KB Ahli Utama Widwiono menyambut baik usulan dari pemeriksaan daerah tersebut. Karena itu pihaknya mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang telah menurunkan angka stunting dari tahun ke tahun.

Ia berharap pada peringatan Harganas berikutnya, angka stunting di Sumatera Utara terus menurun seiring upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Termasuk kualitas hidup masyarakat, terutama dalam keluarga.

Pada peringatan tersebut, sejumlah Bupati menerima penghargaan dengan berbagai kategori. **(H13/DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumut  Nawal Lubis  menghadiri puncak perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tingkat Provinsi Sumut di lapangan Desa Ulos Lumban Suhi-suhi Kecamatan Pangururan,  Kabupaten Samosir.  Sabtu (29/7).  Kabupaten Samosir bertindak sebagai tuan rumah pada Harganas ke-30.

(Foto : Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)

Share:

Read More

Presentasikan SaDaINA-SUMUTSebagai Proyek Perubahan PKN II, Kadis Kominfo Sumut dapat Apresiasi

Pagurawannews, MEDAN – Portal SaDaINA-SUMUT yang dipresentasikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Dr. Ilyas S Sitorus mendapat apresiasi penguji. Portal SaDaINA-SUMUT tersebut merupakan portal data tingkat Sumatera Utara yang sangat dibutuhkan Sumut saat ini.

SaDaINA-SUMUT merupakan portal data sektoral dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sumut. Dengan kata lain, SaDaINA-SUMUT akan menjadi induk data sektoral dari OPD Kabupaten/Kota termasuk Pemprov Sumut.

“Kita sangat butuh di era saat ini, inovasinya luar biasa dan data ini bisa menjadi indikator OPD dalam membuat perencanaan atau kebijakan tertentu,” kata Penguji Kelompok 2 Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II BPSDM Sumut, dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes Rabu (26/7) di BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko Nomor 1, Medan.

Hanya saja, masalah yang sering terjadi pada induk data adalah keterbaruan (update) data, sehingga sulit untuk dijadikan rujukan. Karena itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sumut tersebut, inovasi ini harus bersifat mengikat kuat dengan pengelolanya di setiap OPD.

“Datanya bersumber dari OPD-OPD sebagai Wali data pendukung, karena ini sangat penting harus ada peraturan yang mengikat lebih detail terkait pengelolaannya di masing-masing OPD, dan ini butuh dukungan kuat dari seluruh pihak karena kita sangat butuh induk data seperti ini,” kata Alwi Mujahit.

Sementara Dr. Zulkifli selaku Mentor mengatakan bahwa Proper Sdr. Dr. Ilyas Sitorus menjadi jawaban atas kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah. Valid, kredibel, akurat, mutahir dan mudah di akses oleh seluruh pengguna yg membutuhkan dan berdampak positif dan berhasil guna utk peningkatan kualitas perencanaan kebijakan pembangunan daerah. Serta menjadikan data semakin berkualitas, dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah serta yang  membutuhkan termasuk DuDi (Dunia Usaha dan Dunia Industri), papar Zulkifli saat memperkuat dan memberikan dukungan berkelanjutan Proyek Perubahan Dr. Ilyas.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus mengatakan, Proyek Perubahan ini didasarkan karena belum tuntasnya masalah Satu Data Indonesia Tingkat Sumatera Utara, padahal Perpresnya sudah hampir lima tahun yang lalu.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya berupa PERGUB SDI Tingkat Sumatera Utara pada Februari 2023 yang lalu dimana Pembina Data Daerah adalah BPS Provsu , Koordinator Forum Satu Data Daerah adalah Bapedalitbang Provsu dan Wali Data Daerah adalah Diskominfo Provsu, Papar Ilyas.

Dalam Propernya Ilyas mengatakan dan memberikan keyakinan kepada Penguji dan Coach Dr. Hironymus Ghodang bahwa Keberlanjutan Proyek Perubahannya akan  berlanjut, tidak hanya berhenti sampai disini,  makanya dibutuhkan dukungan Mentor dan Stakeholder terkait serta semua Ka OPD serta menyakinkan bahwa ada jaminan keberlanjutan yang dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) kan menjadi beban kerja yang harus dicapai sebagai salah satu komponen yg harus terpenuhi  sebagai indikator keberhasilan orgnisasi Dinas Kominfo Sumatera Utara, terang Ncekli safaan akrab Ilyas.

Ilyas juga menyampaikan keunggulan Propernya antara lain, Lebih efisien dan praktis, lebih akuray dan terukur, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan serta meningkatkan transparansi.

Ilyas berharap, induk data yang namanya diambil dari bahasa Batak SaDaINA-SUMUT (satu mamak/ibu) bisa menjadi sumber data pemerintah dalam membuat perencanaan, pengambilan kebijakan ataupun keputusan. Dia juga ingin, implementasi ini benar-benar terlaksana secara menyeluruh untuk membentuk data yang berkualitas tentunya sangat butuh dukungan banyak pihak.

Ilyas juga diakhir paparannya memperlihatkan Portal SaDaINA-SUMUT dan mensimulasikannya   sehingga akan sangat berguna untuk menentukan kebijakan,” terang Ilyas.

 

Hadir pada seminar PKN II yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut, antara lain pelatih/Coach kelompok 2 PKN BPSDM Sumut Dr. Hironymus Ghodang sebagai moderator dan Sekretaris Dewan DPRD Sumut Zulkifli, Penguji dr. Alwi Mujaglhit Hasibuan, M. Kes dan Peserta PKN II Angkatan IX Tahun 2023  serta LO seminar BPSDM Sumut.** (H15/DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Ilyas S Sitorus mempresentasikan Portal SADAINA atau Satu Data Indonesia pada Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumut, Jalan Ngalengko No. 1, Medan, Rabu (26/07/2023). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut / Imam Syahputra)

Share:

Read More

IPM Sumut tumbuh 0,71%, Indikator Masyarakat Tambah Sejahtera

Pagurawannews, MEDAN -  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Tahun 2022, IPM di Provinsi Sumut tercatat 72,71%, atau tumbuh 0,71% jika dibanding tahun 2021 tercatat 72,00%.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut Ilyas Sitorus mengatakan IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan suatu daerah dalam jangka panjang. Dari sana, kata Ilyas, akan dilihat soal kemajuan pembangunan manusia.

“Pemprov Sumut tahun 2023 ini bakal memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui program-program yang telah direncanakan,” ucapnya kepada wartawan di Medan, Senin (24/7).

Komponen IPM merujuk pada angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. IPM Indonesia meningkat dari 66,53% pada tahun 2010 menjadi 71,92% pada tahun 2019, dan pada 2020 mencapai 71,77%.

“Angka harapan hidup di Sumut pada tahun 2022 mencapai 69,61%. Naik dibanding tahun 2021 yang angkanya 69,23%,” ucapnya.

Hal itu sejalan dengan implementasi visi misi Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahamayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, yakni Sumut yang maju, aman, dan bermartabat.  Adapun misi Pemprov Sumut adalah mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam kehidupan, dalam politik, dalam pendidikan, dalam pergaulan dan dalam lingkungan.

Dari visi dan misi tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan yang ditujukan pada peningkatan kesempatan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

“Pemprov Sumut tetap harus bekerja keras untuk mencapai taget visi dan misi dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder,” ujarnya. 

Seperti diketahui, Pemprov Sumut bakal membangun infrastruktur jalan di Sumut sepanjang 450 kilometer yang menggunakan metode multi years. Sedangkan pada sektor pembangunan SDM, Pemprov Sumut bakal mendorong pelajar untuk lebih rajin membaca melalui pojok baca dan pengembangan perpustakaan yang tersedia di 33 kabupaten/kota bahkan sampai ke desa.

Selain itu, kata Ilyas, untuk meningkatkan sumberdaya manusia, Gubernur Edy Ramhayadi juga telah menaikkan honor guru dari Rp40 ribu per jam menjadi Rp90 ribu per jam. Tujuannya untuk menaikkan kesejahteraan para guru honor yang ada di Sumut.

“Ada juga pemberian beasiswa kepada pelajar dari Pemprov Sumut. Hal ini sebagai salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia. Beasiswa yang diberikan mulai dari mahasiswa S1, S-2, dan S-3,” pungkasnya. ** (DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Dr. Ilyas S Sitorus.   (Dok/DISKOMINFO SUMUT)

Share:

Read More

Edy Rahmayadi Bantu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap 20.400 Pekerja Rentan

Pagurawannews, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi tetap memberikan perhatian khusus kepada para pekerja rentan, seperti pemulung, tukang becak, buruh bangunan, petani, nelayan, pekerja keagamaan, pedagang kecil, peternak, dan lainnya. Melalui APBD tahun 2023, Gubernur telah memberikan iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 20.400 pekerja rentan di Sumut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas S Sitorus kepada wartawan di Medan, Selasa (11/7). "Mengikutsertakan para pekerja rentan ini dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan terobosan dalam pengentasan kemiskinan di Sumut," kata Ilyas Sitorus.

Dijelaskan Ilyas, program perlindungan jaminan sosial yang diberikan pada para pekerja rentan tersebut adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini dianggarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sejak tahun 2022, melalui Dinas Ketenagakerjaan Sumut. 

Lebih lanjut, Ilyas menerangkan, JKK adalah manfaat berupa uang tunai atau pelayanan perawatan kecelakaan kerja yang diberikan saat peserta mengalami kecelakaan kerja. Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 

"Program ini akan sangat membantu pekerja, dimana untuk biaya pengobatan tidak ada batasan biaya sampai dengan peserta sembuh total," kata Ilyas. 

JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia dengan penyebab apapun atau bukan karena kecelakaan kerja. Selain santunan kematian, ahli waris juga akan menerima manfaat layanan tambahan berupa beasiswa pendidikan sampai dengan perguruan tinggi untuk dua orang anak, yang diberikan dengan ketentuan minimal kepesertaan tiga tahun. 

"Pemprov Sumut berkomitmen bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memperluas coverage BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, sebagai pencegahan risiko sosial di wilayah Sumut," ujar Ilyas. 

Sebagai informasi, pekerja rentan adalah pekerja informal yang seringkali bekerja di lingkungan tidak aman, berisiko tinggi, berpenghasilan rendah. Sehingga tidak mampu membayar iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan secara mandiri dan berkelanjutan. 

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggaea Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut  Henky Rhosidien memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Sumut atas perhatiannya terhadap pekerja rentan di Sumut. Pemberian bantuan tersebut menunjukkan kehadiran Pemprov Sumut di tengah masyarakat dalam hal perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Sumut. 

Program BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja atas risiko pekerjaannya. Dikatakan Henky, setiap pekerjaan memiliki risiko. Jaminan sosial hadir di saat peserta mengalami kecelakaan kerja. 

 “Apabila peserta meninggal dunia, anak dan istri atau ahli waris tentu terbantu dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan. Semoga kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BPJS Ketenagakerjaan terus berlanjut kedepan untuk mewujudkan Sumut Bermartabat,” pungkas Henky. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)

FOTO

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Abdul Haris Lubis, memberikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah di Hotel Green Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, baru-baru ini. (Dokumen/Disnaker)

Share:

Read More